Redaksiku.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan langkah hukum lanjutan dengan menyita berbagai dokumen penting dan barang bukti elektronik dari ruang kerja serta kediaman pihak terkait di Pemalang. Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan intensif atas kasus dugaan pemerasan yang melibatkan jajaran pemerintahan daerah setempat.
Kronologi Penggeledahan dan Lokasi Sasaran
Tim penyidik lembaga antirasuah bergerak cepat mendatangi sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Operasi penggeledahan tersebut dilaksanakan secara maraton selama tiga hari berturut-turut untuk mengumpulkan alat bukti yang valid.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kegiatan penggeledahan tersebut berfokus pada ruang kerja resmi serta tempat tinggal pribadi. Sasaran utama penyidik meliputi ruangan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dua rumah milik aparatur sipil negara di lingkungan pemkab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Label | Nilai |
|---|---|
| Waktu Penggeledahan | 6–8 Oktober 2026 |
| Lokasi Utama | Kantor Pemkab Pemalang dan Rumah ASN |
| Jumlah Tersangka | 4 Orang |
| Nilai Dugaan Pemerasan | Rp1,98 Miliar |
Pelaksanaan penggeledahan ini diharapkan mampu membuka tabir gelap terkait praktik korupsi yang merugikan tata kelola pemerintahan daerah. Setiap dokumen dan perangkat elektronik yang ditemukan langsung diamankan untuk proses pemeriksaan forensik digital.
Konstruksi Perkara dan Pihak yang Terjerat
Dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Penetapan status hukum tersebut didasarkan pada kecukupan alat bukti yang telah dikantongi oleh tim penyidik.
Para tersangka yang disorot dalam perkara ini mencakup unsur kepala daerah nonaktif, pihak swasta, hingga pihak lain yang diduga ikut serta mengatur alur perkara. Modus operandi yang digunakan melibatkan pemanfaatan pengaruh untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.
- Anom Widiyantoro: Bupati Pemalang nonaktif yang diduga menjadi pihak utama di balik praktik pemerasan.
- Mohamad Haris alias Gus Haris: Pihak swasta yang bertindak sebagai orang kepercayaan untuk mengumpulkan dana.
- Lilik Budi Suprianto dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto: Dua individu yang turut terseret dalam pusaran dugaan pengurusan perkara.
Aliran dana hasil pemerasan tersebut diduga mencapai angka yang cukup fantastis sebelum akhirnya terendus oleh aparat penegak hukum. Penelusuran aliran uang terus didalami guna memastikan tidak ada pihak lain yang lolos dari jerat hukum.
Pendalaman Dugaan Pengurusan Perkara
Selain kasus pemerasan utama, penyidik juga mendalami adanya dugaan penipuan atau pengurusan perkara yang melibatkan jaringan keluarga tersangka. Modus ini mencakup klaim seberapa besar pengaruh seseorang di dalam lembaga penegak hukum.
Lilik Budi Suprianto diduga sempat melontarkan klaim bahwa dirinya mampu mengurus berbagai perkara hukum di KPK dengan memanfaatkan posisi anaknya. Sang anak, Iptu Setya Budi Dias Oktavianto, tercatat sebagai salah satu staf administrasi di lembaga antirasuah tersebut.
- Penyidik menganalisis dokumen dan bukti elektronik hasil sitaan untuk memperjelas konstruksi perkara.
- Aliran dana dugaan pemerasan senilai Rp1,98 miliar sedang ditelusuri secara mendalam.
- KPK menegaskan seluruh proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Pihak penyidik berkomitmen untuk mengusut tuntas seluruh jejaring yang terlibat tanpa pandang bulu. Transparansi penanganan perkara ini menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegak hukum di Indonesia.
Pertanyaan Umum
Apa saja yang disita KPK saat menggeledah Kantor Pemkab Pemalang?
KPK menyita sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik dari ruang Kabag Umum Pemkab Pemalang dan dua rumah ASN.
Kapan penggeledahan di Pemalang tersebut dilakukan?
Penggeledahan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026.
Siapa saja tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini?
KPK menetapkan empat tersangka, yakni Anom Widiyantoro, Mohamad Haris alias Gus Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto.
Ringkasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pemkab Pemalang serta rumah pihak terkait pada 6–8 Oktober 2026 dan menyita sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik. Tindakan hukum ini merupakan bagian dari penyidikan intensif atas kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan daerah setempat dengan nilai kerugian mencapai Rp1,98 miliar.
Dalam penyidikan perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, pihak swasta Mohamad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto. Para tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam praktik pemerasan serta dugaan pengurusan perkara dengan memanfaatkan pengaruh tertentu.
Penyidik KPK saat ini terus menganalisis seluruh barang bukti yang disita guna menelusuri aliran dana dan mengusut tuntas jejaring yang terlibat. Seluruh proses penegakan hukum ini dilakukan secara transparan untuk memulihkan kepercayaan publik dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.






