Redaksiku.com – Meninggalnya Hotnida Simanjuntak di RS Efarina Etaham menyisakan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi pihak keluarga. Perempuan berusia 65 tahun yang juga menjabat sebagai Ketua Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) Kota Pematangsiantar ini mengembuskan napas terakhirnya dalam situasi yang dinilai penuh kejanggalan medis.
Peristiwa bermula ketika Hotnida dibawa ke Instalasi Gawat Darurat rumah sakit tersebut pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026, sekitar pukul 22.00 WIB. Korban datang dengan keluhan benjolan di bagian kepala akibat terjatuh di rumah dan memerlukan tindakan pemindaian medis.
Setibanya di rumah sakit, tim medis berencana melakukan prosedur CT scan untuk memeriksa kondisi cedera kepala tersebut. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, kondisi korban saat tiba di fasilitas kesehatan masih dalam keadaan sadar penuh dan masih bisa bergerak secara mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, proses pemeriksaan penunjang tersebut menemui hambatan teknis di ruang pemindaian. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa prosedur CT scan mengalami kegagalan sebanyak dua kali karena pasien terus bergerak selama proses berlangsung.
Dokter IGD diduga memerintahkan pemberian obat penenang jenis Diazepam setelah pemindaian gagal, meskipun keluarga telah mengingatkan tentang riwayat kesehatan pasien.
Mario Sirait selaku anak korban menyampaikan bahwa pihak keluarga sempat menolak pemberian obat tersebut. Penolakan itu didasari oleh riwayat medis Hotnida yang memiliki catatan penyakit stroke ringan menahun sehingga pemberian obat penenang dinilai sangat berisiko tinggi.
Kendati peringatan telah disampaikan kepada tenaga medis yang bertugas, obat tersebut tetap diberikan kepada pasien. Tidak lama berselang, kondisi fisik korban langsung mengalami penurunan drastis secara tiba-tiba di ruang pemeriksaan.
Korban dilaporkan mengalami muntah-muntah, kejang, serta kesulitan bernapas setelah menerima obat penenang tersebut. Keluarga menyoroti lambatnya respons medis, termasuk tidak adanya tindakan pemberian bantuan oksigen saat kondisi pasien mulai memburuk.
Situasi semakin membingungkan ketika perawat yang menangani pasien justru menyebut reaksi tubuh tersebut sebagai efek samping biasa dari obat Diazepam. Tidak lama berselang, tepatnya pada Minggu dini hari, 16 Agustus 2026 pukul 01.00 WIB, Hotnida dinyatakan telah meninggal dunia.
Hanya berselang beberapa jam setelah insiden tersebut, keluarga harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang tercinta pada usia 65 tahun.
Kejanggalan berikutnya muncul ketika pihak keluarga justru menerima hasil rekam CT scan setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Padahal, sebelumnya petugas medis menyatakan dengan tegas bahwa prosedur pemindaian tersebut gagal total dilakukan.
Situasi ini memicu protes keras dari pihak keluarga karena kontradiksi informasi dari pihak rumah sakit. Mereka mempertanyakan keabsahan data medis tersebut serta alasan mengapa prosedur keselamatan tidak berjalan optimal saat pasien membutuhkan pertolongan darurat.
Keluarga besar marga Sirait bersama jajaran organisasi KBPP Polri kini menuntut kejelasan terbuka dari manajemen RS Efarina Etaham. Mereka mendesak agar pihak rumah sakit mau duduk bersama dan menjelaskan kronologi penanganan medis secara transparan.
Sorotan Utama Terhadap Prosedur Medis
Terdapat beberapa catatan krusial yang dipersoalkan oleh keluarga terkait penanganan medis di rumah sakit tersebut. Poin-poin ini menjadi landasan tuntutan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang pada pasien lain di masa mendatang.
- Tindakan pemberian obat penenang dilakukan tanpa adanya persetujuan resmi dari pihak keluarga pasien.
- Petugas medis dinilai mengabaikan riwayat penyakit stroke ringan menahun yang sudah disampaikan sebelumnya.
- Terjadinya keterlambatan dalam memberikan penanganan darurat saat kondisi pasien mulai memburuk di ruang pemeriksaan.
- Munculnya inkonsistensi data medis terkait hasil pemindaian yang baru diserahkan setelah pasien meninggal dunia.
Fredy Simanjuntak selaku Humas RS Efarina Etaham saat dikonfirmasi memberikan tanggapan singkat terkait peristiwa tersebut. Ia membenarkan bahwa korban memang sempat menjalani perawatan di rumah sakit pada malam kejadian.
Kendati demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang mendalam mengenai prosedur pemberian obat maupun dugaan malpraktik yang diadukan oleh keluarga. Manajemen rumah sakit masih dinilai tertutup terkait audit internal penanganan pasien.
Kasus ini menyoroti pentingnya komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien, terutama dalam menangani individu dengan riwayat penyakit khusus.
Kepergian Hotnida Simanjuntak meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga serta seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya. Semasa hidupnya, almarhumah dikenal aktif memimpin KBPP Polri Resor Pematangsiantar untuk periode bakti 2022 hingga 2027.
Hingga berita ini diturunkan oleh jurnalis, pihak keluarga masih menunggu itikad baik dari manajemen rumah sakit. Mereka berharap ada keterbukaan rekam medis demi mendapatkan keadilan atas meninggalnya sang ibunda tercinta.
Pertanyaan Umum
Apa penyebab utama keluarga menduga adanya kelalaian medis?
Keluarga menduga ada kelalaian karena pasien dengan riwayat stroke ringan tetap diberi obat penenang tanpa persetujuan setelah sebelumnya dinyatakan gagal menjalani CT scan, yang berujung pada penurunan kondisi fisik secara drastis.
Bagaimana respons dari pihak RS Efarina Etaham?
Pihak humas rumah sakit telah membenarkan bahwa korban sempat mendapatkan perawatan medis pada malam kejadian, namun hingga kini belum memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur penanganan yang dipersoalkan keluarga.
Langkah apa yang kini ditempuh oleh pihak keluarga korban?
Keluarga bersama organisasi KBPP Polri menuntut transparansi penuh dari pihak rumah sakit, pembukaan rekam medis secara objektif, serta investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
Ringkasan
Hotnida Simanjuntak, Ketua KBPP Polri Pematangsiantar, meninggal dunia di RS Efarina Etaham pada 16 Agustus 2026 setelah diduga diberi obat penenang Diazepam yang tidak sesuai dengan riwayat penyakit stroke ringannya.
Keluarga bersama KBPP Polri menuntut investigasi menyeluruh dan transparansi rekam medis dari pihak rumah sakit atas kejanggalan penanganan darurat serta kontradiksi hasil CT scan yang baru diserahkan setelah korban wafat.
