Jokowi Bantah IKN Bukan Proyek Miliknya

- Penulis

Rabu, 25 September 2024 - 23:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jokowi bantah IKN proyek miliknya (Instagram/@jokowi)

Jokowi bantah IKN proyek miliknya (Instagram/@jokowi)

IKN baru saja terbentuk dan akan segera menggantikan Jakarta sebagai Ibukota. Segala urusan Pemerintahan nantinya akan dipindahkan kesana. Namun, tiba – tiba pernyataan dari Presiden Jokowi justru viral karena klaim kalau proyek itu tersebut dibentuk bukan atas dirinya.

Seperti diketahui, Jokowi memang berkeinginan untuk mengakhiri masa jabatannya di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk kemudian digantikan lagi oleh sang putra sulung sebagai Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming. Ia menilai kalau pemindahan ibukota ini sebagai peradaban negara yang merdeka.

“Kepindahan kita ke Ibu Kota Nusantara ini memang juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan. kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung Kementerian, bukan itu.Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita memanglah sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan itu adalah tonggak-tonggak, pancang-pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang,”ujar Jokowi.

Presiden ke 6 ini berharap kalau pindahnya Ibukota ke Kalimantan juga bisa menjadi pindahnya pola pikir baru. Sehingga, semangat kerja baru juga akan tercipta nantinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang ingin saya sampaikan adalah pindahnya ke sini itu adalah  beserta juga pindahnya pola pikir baru kita, pindahnya mindset baru kita, pindahnya cara kerja baru kita, pindahnya semangat kerja baru kita, pindahnya spirit kerja baru kita, dengan begitu sistem yang sudah dibangun sejak awal karena bangunan-bangunan juga dibangun dengan perencanaan mulai dari nol, mestinya sistemnya bisa kita bangun dengan baik mulai dari nol. Artinya nanti ASN tuh bakal masuk ke sini sistemnya itu sudah siap,”jelasnya.

“Karena dalam kompetisi global kompetisi antar negara sekarang ini, negara yang cepat pastinya akan mengalahkan negara yang lambat, bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, bukan negara yang maju mengalahkan negara berkembang, tapi negara cepat juga akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat, kita ingin menjadi negara yang cepat,” sambungnya.

Baca Juga:  CONTOH BISNIS USAHA SENDIRI

Pembangunan IKN Bukan Karena Proyek Jokowi Tapi Keputusan Rakyat

Jokowi bantah IKN proyek miliknya (Instagram/@jokowi)
Jokowi bantah IKN proyek miliknya (Instagram/@jokowi)

Bapak dari ketiga anak ini klaim kalau dipindahkannya ibukota ke Nusantara ini memang atas keputusan rakyat. Sehingga, ia tidak ingin kalau proyek ini diklaim memang miliknya.

“Jadi ini  tuh memang bukan keputusan presiden saja, tapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya saya,”ungkapnya secara blak – blakan.

Pria dengan nama asli Mulyono ini menjelaskan kalau ide pemindahan ibukota Negara memang sudah tercetus sejak zaman Presiden Soekarno. Tapi, ketika dilantik dirinya ingin agar Bappenas melihat lagi perkara ide tersebut untuk realisasikan hal tersebut menjadi nyata.

Sebelumnya, ada 3 calon ibukota baru, salah satunya di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah memilih Kalimantan Timur, mantan gubernur Jakarta ini lalu meminta izin ke DPR.

“Saya secara langsung menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibukota Nusantara, dan itu  telah disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” jelasnya.

Jokowi ingin habiskan masa tua di IKN (Instagram/@jokowi)
Jokowi ingin habiskan masa tua di IKN (Instagram/@jokowi)
Namun, para pengamat telah menilai kalau dibangunnya IKN ini justru nantinya memang membebani anggaran negara. Dan, mega proyek Mulyono land ini nantinya akan memberikan dampak pembangunan dan potensi terjadi penggusuran lahan.

Dengan rendahnya investasi asing, lalu akan menjadi hambatan pembangunan IKN. Pemerintah pasti membutuhkan banyak dana untuk membuat mega Mulyono land ini berlangsung. dan akhirnya menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.

Diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran APBN senilai Rp 72 triliun untuk pembangunan ibukota Nusantara tersebut. Otoritas IKN lalu mendapatkan tambahan anggaran dari DPR senilai Rp 27.8 triliun.Komposisi APBN untuk membiayai proyek tersebut hanya 20% saja dari Rp 466,9 triliun dan pendanaan itu sekitar Rp 90,4 triliun.***

Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels

Follow WhatsApp Channel www.redaksiku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Makan All You Can Eat Puas Dengan Harga Hemat Kakkoii BBQ & Shabu-Shabu
Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Kini Tuai Kontroversi Akibat Kebijakan LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Masyarakat
Ingin Website Bisnis yang Menarik dan Profesional? Cek Jasa Pembuatan Website Medan Ini!
Program Pertukaran Budaya Indonesia India disepakati hingga 2028
Laporan Boyamin tentang Kasus HGB Pagar Laut Tangerang akan diverifikasi oleh KPK
Jual Kostum Drumband: Pilihan Tepat untuk Penampilan Tim Anda
Memahami Loading Dock: Komponen Penting dalam Operasional Gudang
Profil Menteri Terkaya Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, Memiliki Harta Rp5,4 T

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 08:06 WIB

Makan All You Can Eat Puas Dengan Harga Hemat Kakkoii BBQ & Shabu-Shabu

Selasa, 4 Februari 2025 - 18:00 WIB

Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Kini Tuai Kontroversi Akibat Kebijakan LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Masyarakat

Jumat, 31 Januari 2025 - 08:51 WIB

Ingin Website Bisnis yang Menarik dan Profesional? Cek Jasa Pembuatan Website Medan Ini!

Senin, 27 Januari 2025 - 11:12 WIB

Program Pertukaran Budaya Indonesia India disepakati hingga 2028

Kamis, 23 Januari 2025 - 20:14 WIB

Laporan Boyamin tentang Kasus HGB Pagar Laut Tangerang akan diverifikasi oleh KPK

Berita Terbaru