Redaksiku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mulai mengambil sikap tegas terkait persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut setiap kali musim hujan tiba. Para wakil rakyat mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meninggalkan pola penanganan darurat yang bersifat sementara dan beralih pada strategi mitigasi jangka panjang yang lebih komprehensif.
Selama ini, upaya penanganan banjir di Sidoarjo sering kali terjebak dalam skema respons cepat, seperti pengadaan pompa portabel atau pembersihan saluran secara sporadis. DPRD menilai pendekatan ini tidak lagi memadai mengingat eskalasi curah hujan dan perubahan tata guna lahan yang semakin pesat di berbagai kecamatan di Sidoarjo.
Evaluasi Strategi Penanganan Banjir
Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo menyoroti bahwa manajemen air di daerah penyangga Surabaya ini membutuhkan perombakan besar dalam hal infrastruktur dan kebijakan tata ruang. Persoalan klasik seperti pendangkalan sungai, penyumbatan drainase oleh sampah, hingga kurangnya daerah resapan air menjadi catatan utama yang harus segera dibenahi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa poin evaluasi yang ditekankan oleh anggota legislatif kepada pihak eksekutif meliputi:
- Perlunya normalisasi sungai secara berkala dan terencana di titik-titik rawan luapan air.
- Penyediaan anggaran yang lebih signifikan untuk perbaikan infrastruktur drainase perkotaan.
- Penegakan aturan terhadap pembangunan properti yang tidak memiliki sistem pembuangan air memadai.
- Sinkronisasi data wilayah terdampak banjir antara dinas terkait agar penanganan tidak tumpang tindih.
DPRD Sidoarjo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang sebagai langkah antisipasi permanen.
Pentingnya Infrastruktur Berkelanjutan
Transisi dari penanganan darurat ke solusi berkelanjutan memerlukan kemauan politik yang kuat. Anggota DPRD berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tanggul, sudetan sungai, dan rumah pompa jauh lebih efisien dibandingkan dengan anggaran darurat yang harus digelontorkan setiap tahun akibat kerusakan pascabanjir.
Selain infrastruktur fisik, keberadaan kawasan resapan air harus dijaga ketat agar tidak beralih fungsi menjadi area industri atau perumahan. Regulasi mengenai izin mendirikan bangunan di daerah rawan banjir kini sedang ditinjau kembali agar lebih ketat demi meminimalisir dampak lingkungan di masa depan.
Terdapat setidaknya 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki risiko genangan tinggi jika sistem drainase utama tidak segera direvitalisasi secara menyeluruh.
Peran Serta Masyarakat
Di samping langkah dari pemerintah, DPRD juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran air menjadi langkah preventif paling dasar yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran aliran air di pemukiman warga.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Gotong royong membersihkan saluran di tingkat lingkungan adalah langkah nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan warga saat hujan lebat turun.
— Anggota DPRD Sidoarjo
Setiap program penanganan banjir yang diusulkan oleh pemerintah harus melewati kajian teknis yang matang agar tidak menimbulkan masalah baru di wilayah lain akibat perubahan arah aliran air.
Prioritas Pembangunan dalam APBD
Fokus DPRD Sidoarjo saat ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD yang dialokasikan untuk sektor pekerjaan umum benar-benar menyentuh akar permasalahan. Prioritas utama mencakup perbaikan rumah pompa yang sudah usang dan memperlebar penampang sungai di hilir untuk mempercepat laju pembuangan air ke laut.
Transparansi dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur ini juga akan dikawal secara ketat. Hal ini bertujuan agar kualitas bangunan tahan lama dan mampu berfungsi optimal dalam jangka waktu yang panjang, bukan sekadar proyek yang rusak dalam hitungan bulan.
Masyarakat dapat melaporkan titik drainase yang tersumbat melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti oleh petugas lapangan sebelum musim hujan mencapai puncaknya.
Pertanyaan Umum
Mengapa DPRD Sidoarjo menolak penanganan banjir yang bersifat darurat?
Penanganan darurat dinilai hanya memberikan solusi jangka pendek dan tidak efektif secara biaya. DPRD mendorong sistem infrastruktur yang permanen dan terencana agar masyarakat tidak perlu menghadapi siklus banjir yang sama setiap tahun.
Apa langkah konkret yang diminta DPRD kepada pemerintah daerah?
Pemerintah diminta melakukan normalisasi sungai secara rutin, memperbanyak kolam retensi, meningkatkan kapasitas rumah pompa, dan memperketat pengawasan terhadap tata ruang agar tidak mengganggu resapan air.
Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam mitigasi banjir?
Selain menjaga kebersihan saluran drainase di lingkungan masing-masing, masyarakat diharapkan mematuhi aturan tata ruang dan aktif melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan penyumbatan saluran air atau pelanggaran pembangunan yang menutup akses drainase.
Ringkasan
DPRD Kabupaten Sidoarjo secara resmi mendesak Pemerintah Kabupaten untuk beralih dari pola penanganan banjir yang bersifat darurat dan sementara menuju strategi mitigasi infrastruktur jangka panjang. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas evaluasi bahwa pendekatan sporadis, seperti penggunaan pompa portabel, sudah tidak lagi memadai untuk mengatasi risiko banjir yang mengancam 18 kecamatan di wilayah Sidoarjo akibat perubahan tata guna lahan dan curah hujan tinggi.
Legislatif menekankan pentingnya normalisasi sungai berkala, perbaikan sistem drainase perkotaan, serta pengetatan pengawasan izin mendirikan bangunan agar area resapan air tidak beralih fungsi. Melalui pengawalan ketat pada APBD, DPRD menuntut transparansi dalam pembangunan infrastruktur permanen seperti rumah pompa dan sudetan sungai, sekaligus mengajak partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase sebagai bentuk langkah preventif kolektif.
