Kami ingin memastikan seluruh staf keuangan daerah siap menghadapi transformasi digital. Mereka harus paham bukan hanya cara input data, tapi juga makna akuntabilitas di baliknya, jelas salah satu narasumber pelatihan.
Melalui pendampingan intensif ini, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki standar pencatatan dan pelaporan yang seragam, sehingga tidak ada perbedaan data antarinstansi.
ðŸ›ï¸ Komitmen Pemkab Jombang terhadap Good Governance
Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Bupati Jombang melalui arah kebijakan keuangan daerah juga menegaskan bahwa akuntabilitas laporan keuangan adalah indikator penting kepercayaan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kami ingin masyarakat tahu bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah bisa dipertanggungjawabkan. SIPD-RI menjadi sarana penting untuk mewujudkan itu, ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Dengan sistem terintegrasi ini, Pemkab Jombang berharap bisa terus mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerahnya.
🌠Arah ke Depan: Digitalisasi Total Tata Kelola Keuangan
Melangkah ke tahun anggaran 2025, Pemkab Jombang berkomitmen memperluas implementasi SIPD-RI hingga ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Tidak hanya untuk pengelolaan keuangan, tetapi juga untuk manajemen aset dan perencanaan pembangunan daerah.
Digitalisasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya Smart Governance pemerintahan modern yang berbasis data, efisien, dan partisipatif.
Transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tapi juga tentang bagaimana pemerintah melibatkan publik dalam memantau kinerja fiskal, tutur Nashrullah.
Dengan sistem yang semakin canggih, masyarakat nantinya bisa ikut memantau perkembangan keuangan daerah melalui dashboard publik, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah meningkat.
Tantangan Implementasi dan Harapan
Meski manfaatnya besar, implementasi SIPD-RI juga dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama kesiapan infrastruktur teknologi di daerah dan sinkronisasi data antarinstansi.
Namun, BPKAD Jombang optimistis semua kendala bisa diatasi melalui kolaborasi dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Kunci keberhasilan bukan hanya teknologi, tapi kolaborasi lintas sektor. Kalau semua bergerak bersama, hasilnya pasti maksimal, ujar Nashrullah.
Dengan semakin terbangunnya budaya kerja berbasis digital dan data, Kabupaten Jombang diharapkan bisa menjadi contoh praktik pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Jawa Timur.
🧠Kesimpulan
Kegiatan Entry Saldo Awal SIPD-RI 2025 oleh BPKAD Jombang bukan sekadar agenda teknis tahunan, melainkan langkah strategis menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan terpercaya.
Dengan sistem terintegrasi nasional ini, Pemkab Jombang berupaya memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan transparan, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Transformasi digital lewat SIPD-RI diharapkan mampu memperkuat good governance, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menjadi pondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
Halaman : 1 2
Jadilah yang pertama berkomentar
Bagikan tanggapan Anda secara santun. Komentar yang relevan membuat diskusi lebih bermanfaat.