Redaksiku.com – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi. Langkah strategis yang dilakukan pada Jumat, 2 Oktober 2026 ini memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat.
Ekspansi Layanan di Wilayah Prioritas
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa aktivasi ratusan dapur baru ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kesiapan infrastruktur di lapangan. Hingga saat ini, BGN telah mencatat total 27.022 dapur SPPG yang beroperasi secara nasional, namun masih banyak fasilitas serupa yang telah memenuhi syarat operasional namun belum difungsikan secara optimal.
Dalam peresmian yang berlangsung di Takalar, Sudaryono menegaskan urgensi kehadiran layanan ini bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan nutrisi. Penentuan lokasi aktivasi didasarkan pada data faktual dari sistem database BGN, yang menyeleksi dapur dengan tingkat kesiapan operasional paling matang untuk segera menyajikan layanan MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total sebanyak 480 unit SPPG baru telah resmi diaktifkan, yang terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil.
Sebaran Wilayah dan Kriteria Aktivasi
Aktivasi ini mencakup area yang luas, meliputi 116 kabupaten/kota di Indonesia Timur. Pemerintah sengaja menyasar wilayah yang secara geografis menantang untuk memastikan pemerataan akses gizi. Adapun 16 provinsi yang menjadi target aktivasi tahap ini meliputi:
- Provinsi di wilayah Papua, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
- Provinsi di kepulauan Sulawesi, mencakup Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.
- Provinsi di wilayah Maluku, yakni Maluku dan Maluku Utara.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
BGN menekankan bahwa pemilihan lokasi dilakukan secara objektif. Pihak lembaga tidak melayani penunjukan langsung melalui jalur eksternal, melainkan melalui verifikasi sistem untuk memastikan bahwa setiap unit SPPG yang diaktifkan mampu menjalankan fungsinya sesuai standar kualitas yang ditetapkan.
Pencabutan Moratorium dan Rencana Tahapan Berikutnya
Langkah pengaktifan 480 SPPG ini sekaligus menjadi sinyal berakhirnya kebijakan moratorium aktivasi dapur yang sebelumnya sempat diterapkan. Dengan dicabutnya pembatasan tersebut, BGN berkomitmen untuk melanjutkan proses operasionalisasi dapur secara bertahap di seluruh penjuru negeri.
Sudaryono mengonfirmasi bahwa moratorium aktivasi dapur MBG resmi ditiadakan untuk mempercepat akses pemenuhan gizi di daerah yang paling membutuhkan.
Perluasan tidak berhenti di wilayah Indonesia Timur. BGN menjadwalkan kelanjutan program ke wilayah Kalimantan, Bali, dan Sumatera pada pekan mendatang. Fokus utamanya tetap pada lokasi dengan angka stunting yang tinggi, tanpa mengabaikan aspirasi yang masuk dari sekolah-sekolah di berbagai daerah yang menantikan kehadiran program ini.
Setelah aktivasi, setiap unit SPPG wajib melalui tahapan pelatihan penjamah makanan dan penetapan jumlah penerima manfaat secara berkala guna memastikan standar keamanan pangan terjaga.
Pihak BGN juga meminta keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan Forkopimda untuk melakukan pengawasan rutin. Inspeksi berkala dari pihak otoritas setempat diharapkan dapat memastikan setiap dapur SPPG tetap konsisten menjalankan standar operasional yang telah ditetapkan, sehingga manfaat gizi dapat dirasakan langsung oleh sasaran penerima manfaat.
Pertanyaan Umum
Apakah semua dapur yang diaktifkan langsung melayani masyarakat?
Tidak secara langsung. Setelah aktivasi, SPPG harus menyelesaikan tahapan pelatihan staf dapur dan pemutakhiran data penerima manfaat sebelum dapat beroperasi secara penuh sesuai kapasitas masing-masing.
Bagaimana cara pemerintah menentukan wilayah mana yang mendapatkan SPPG?
BGN menggunakan sistem dan database internal untuk memetakan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan daerah 3T. Prioritas diberikan kepada dapur yang telah memiliki kesiapan operasional fisik dan sumber daya manusia yang memadai.
Apakah ada rencana penambahan lokasi di luar 16 provinsi tersebut?
Ya, BGN berencana melanjutkan perluasan ke wilayah Kalimantan, Bali, dan Sumatera dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi siswa dan kesiapan infrastruktur dapur di lokasi tersebut.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi telah mencabut kebijakan moratorium dan mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 16 provinsi. Langkah strategis yang diumumkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, pada 2 Oktober 2026 ini diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi guna mempercepat perbaikan gizi masyarakat secara nasional.
Perluasan layanan ini mencakup 116 kabupaten/kota, khususnya di wilayah Indonesia Timur, dengan total operasional dapur nasional yang kini mencapai 27.022 unit. BGN menegaskan bahwa pemilihan lokasi didasarkan pada verifikasi database internal terkait kesiapan infrastruktur dan SDM, bukan melalui penunjukan langsung. Ke depannya, program akan diperluas ke wilayah Kalimantan, Bali, dan Sumatera, di mana setiap unit SPPG diwajibkan menjalani pelatihan keamanan pangan serta pengawasan rutin oleh pemerintah daerah dan Forkopimda.
