Program makan bergizi gratis mendapat sorotan kembali setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pagu indikatif sebesar Rp217 triliun untuk tahun 2026 belum mencukupi.
Menurutnya, kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis akan jauh lebih besar jika target penerima manfaat tetap di angka 82,9 juta orang per tahun.
Dalam perhitungan BGN, jika pelaksanaan penuh dilakukan sejak Januari 2026, maka dana yang tersedia hanya cukup hingga akhir Agustus.
Hal ini disampaikan Dadan saat rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat baru-baru ini, ketika membahas kesiapan program strategis nasional tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demi menjamin pelaksanaan hingga Desember 2026, BGN secara resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun ke pemerintah.
Proyeksi Serapan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp25 Triliun per Bulan
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa jika pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan selama 12 bulan penuh dengan penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa, maka biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp25 triliun per bulan.
Dengan asumsi itu, anggaran sebesar Rp217 triliun akan habis digunakan hanya dalam delapan bulan atau tepatnya hingga akhir Agustus 2026.
Kalau dari awal Januari kita sudah layani 82,9 juta penerima, maka anggaran kita habis di Agustus, kata Dadan menjelaskan dasar permintaan penambahan dana.
Ia menegaskan bahwa proyeksi tersebut sangat realistis, apalagi jika target penerima manfaat tetap berada di angka tinggi dan menyebar di seluruh wilayah.
Program makan bergizi gratis bukan sekadar soal makanan, tapi bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM Indonesia sejak usia dini.
Menurut BGN, jika tambahan anggaran Rp118 triliun disetujui, maka total dana yang tersedia menjadi Rp335 triliun untuk 2026.
Dana sebesar itu diyakini cukup untuk melaksanakan program secara menyeluruh hingga Desember dan mempertahankan kualitas layanan yang baik.
Dadan menyebut pelaksanaan akan dilakukan bertahap, dan mulai Agustus 2025 pun sudah diproyeksikan bisa menjangkau minimal 20 juta penerima.
Pada bulan tersebut saja, anggaran yang terserap bisa mencapai Rp7 triliun.
Kemudian, jika skema percepatan berjalan lancar, jumlah penerima akan meningkat jadi 40 juta orang pada September dengan serapan Rp14 triliun.
Proyeksi Bertahap, September Bisa Capai 60 Juta Penerima Manfaat
Melanjutkan paparannya, Kepala BGN juga memperkirakan bahwa pada September 2026, jumlah penerima manfaat dari program makan bergizi gratis bisa menyentuh angka 60 juta orang.
Artinya, kebutuhan dana per bulan akan meningkat secara signifikan, mencapai sekitar Rp20 triliun.
Kalau sudah 60 juta orang, otomatis kita bicara soal serapan anggaran Rp20 triliun dalam satu bulan, ucapnya menekankan skala program.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan jumlah penerima ini bukan lonjakan tiba-tiba, melainkan hasil proses bertahap yang dirancang sejak awal.
Skema percepatan mulai dari Agustus sampai Oktober menjadi penentu keberhasilan perluasan program ke seluruh wilayah Indonesia.
Program makan bergizi gratis dianggap sebagai salah satu strategi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dadan menegaskan bahwa asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan menjadi prioritas utama pemerintah, seiring dengan target Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut bahwa kualitas makan bergizi harus konsisten, tidak bisa dikurangi hanya karena keterbatasan anggaran.
Oleh sebab itu, tambahan Rp118 triliun bukan sekadar angka besar, tetapi kebutuhan yang mendasar demi kesinambungan program.
Menurutnya, jika tidak dipenuhi, ada risiko program berhenti di tengah jalan atau terjadi penurunan standar layanan gizi.
Permintaan Anggaran Tambahan Dinilai Realistis dan Terukur
Permintaan tambahan Rp118 triliun dari BGN diklaim sudah berdasarkan analisis kebutuhan riil, bukan sekadar permintaan politis.
Dadan menjelaskan bahwa semua perhitungan dilakukan berdasarkan biaya per porsi makan, jumlah sasaran penerima, serta distribusi logistik di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, UMKM, hingga transportasi lokal.
Kalau program ini berjalan baik, maka bukan hanya anak-anak yang terbantu, tetapi juga ekonomi desa ikut bergerak, kata Dadan.
Itu sebabnya, BGN berharap pembahasan anggaran 2026 dapat mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari program ini, bukan hanya beban fiskal jangka pendek.
Dari sisi pemerintahan, program ini juga berperan dalam menekan angka stunting dan malnutrisi yang masih tinggi di berbagai daerah.
Distribusi bahan makanan akan dikembangkan melalui koperasi dan kelompok usaha lokal agar ekonomi rakyat tetap tumbuh seiring program berjalan.
BGN juga menggandeng kementerian terkait agar program ini terintegrasi dengan pengawasan mutu pangan, pendidikan gizi, dan penguatan sektor pertanian lokal.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
