Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data terbaru mengenai komponen penyumbang garis kemiskinan nasional per Maret 2025, dari rokok hingga beras pun ternyata masuk.
Dalam laporan resmi tersebut, beras masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, dengan kontribusi sebesar 21,06 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran masyarakat miskin di Indonesia masih dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi beras.
Beras Jadi Komoditas Pertama Penyumbang Kemiskinan
Sumbangan beras terhadap garis kemiskinan bahkan lebih tinggi dibandingkan komoditas lain, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di daerah perkotaan, beras menyumbang 21,01 persen terhadap garis kemiskinan, sedangkan di perdesaan lebih tinggi lagi yakni 24,93 persen.
Dominasi beras dalam pola konsumsi ini mencerminkan masih kuatnya ketergantungan masyarakat miskin terhadap satu jenis bahan pokok utama.
Rokok Kretek Filter Tetap Jadi Komoditas Kedua Penyumbang Kemiskinan
Komoditas penyumbang terbesar kedua setelah beras adalah rokok kretek filter yang berkontribusi sebesar 10,72 persen terhadap garis kemiskinan di wilayah perkotaan.
Sedangkan di perdesaan, rokok menyumbang 9,76 persen, menjadikannya salah satu pengeluaran rutin masyarakat miskin yang cukup membebani ekonomi rumah tangga.
Meskipun tergolong barang tidak esensial, rokok masih menjadi bagian dari konsumsi yang menyedot pengeluaran rumah tangga miskin dalam jumlah signifikan.
Fenomena ini terus berulang dari tahun ke tahun, meskipun kampanye antirokok dan sosialisasi gaya hidup sehat terus dilakukan.
Data ini juga memperkuat pandangan bahwa kebiasaan merokok di kalangan masyarakat miskin sulit dihilangkan dan memberi dampak langsung terhadap status kesejahteraan mereka.
Kopi Sachet Masuk Daftar Komoditas Pemicu Kemiskinan Ketiga
Selain beras dan rokok, komoditas lain yang secara mengejutkan menyumbang kemiskinan adalah kopi sachet.
Produk minuman instan ini masuk dalam 10 besar penyumbang garis kemiskinan nasional.
Kopi sachet dianggap sebagai komoditas konsumsi harian yang bersifat rutin, dan secara tidak langsung ikut memperbesar beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.
Harga yang tampak murah dalam satuan kecil ternyata jika dikonsumsi setiap hari memberi pengaruh besar pada total pengeluaran rumah tangga.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebiasaan konsumsi produk praktis dengan kandungan gula tinggi turut menyumbang pada jebakan kemiskinan jangka panjang.
Komoditas Non-Makanan Juga Jadi Kontributor, Perumahan Paling Tinggi
Tak hanya makanan, BPS juga mencatat komoditas non-makanan yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan.
Penyumbang terbesar dari kategori non-makanan adalah biaya perumahan, seperti sewa rumah dan biaya tempat tinggal, dengan kontribusi 9,11 persen di perkotaan dan 8,99 persen di perdesaan.
Angka ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar untuk tempat tinggal menjadi beban utama masyarakat miskin, terlebih di wilayah urban yang harga sewanya terus naik.
Posisi kedua dari komoditas non-makanan ditempati oleh bensin, dengan sumbangan 3,06 persen di perkotaan dan 3,03 persen di perdesaan.
Biaya transportasi pribadi maupun umum masih menjadi kebutuhan pokok untuk mobilitas kerja maupun akses layanan publik.
Garis Kemiskinan Nasional 2025 dan Realita Konsumsi Masyarakat
BPS menetapkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan.
Artinya, siapa pun dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai miskin secara ekonomi.
Komposisi garis kemiskinan ini mencakup 73,83 persen pengeluaran makanan dan 26,17 persen non-makanan.
Kenyataan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk makanan, khususnya beras, rokok, dan kopi sachet, menunjukkan ketidakseimbangan pola konsumsi masyarakat miskin.
Alih-alih fokus pada kebutuhan bergizi dan produktif, pengeluaran justru tersedot pada barang-barang yang tidak meningkatkan kualitas hidup secara langsung.
Solusi: Literasi Konsumsi dan Reformasi Subsidi
Pemerintah dan lembaga sosial perlu mendorong edukasi konsumsi sehat di masyarakat kelas bawah agar pengeluaran lebih diarahkan pada kebutuhan esensial dan bergizi.
Program bantuan sosial juga harus dievaluasi agar tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.
Perlu juga kebijakan intervensi harga pangan, termasuk pengendalian distribusi beras dan bahan pokok lain yang menjadi beban pengeluaran utama.
Tanpa reformasi pola konsumsi dan intervensi pemerintah yang tepat, masyarakat rentan miskin akan terus berada dalam siklus yang sama setiap tahunnya.
Fenomena konsumsi barang tidak esensial seperti rokok dan kopi sachet menunjukkan bahwa pola belanja masyarakat miskin masih belum sepenuhnya diarahkan pada kebutuhan pokok yang menunjang gizi.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai prioritas pengeluaran agar lebih berorientasi pada pemenuhan nutrisi dan kesehatan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
